Pesta demokrasi terbesar di negeri ini akan dilangsungkan beberapa bulan lagi. Bagi masyarakat Indonesia, perhelatan pilkadal merupakan ajang pemanasan sebelum memasuki ajang pemilu legislatif maupun puncaknya pilpres RI. Tidak terlepas pula kampus sebagai bagian dari masyarakat merupakan institusi terdepan dalam mengusung nilai-nilai kebenaran di masyarakat. Namun ironisnya, sebagai wadah intelektual telah terjadi dikotomi antara dunia pendidikan dengan dunia politik.
Dalam system demokrasi yang dianut oleh bangsa kita, manifesto dari system perpolitikan adalah partai politik. Partai politik merupakan wadah bagi kelompok masyarakat yang memiliki tujuan untuk memegang kekuasaan dalam pemerintahan baik itu dalam tingkat eksekutif maupun legislative.
Politik diidentikan sebagai suatu bidang yang kotor dan dunia pendidikan sebagai bagian yang bersih. Padahal kalau boleh jujur, dalam sejarah berdirinya bangsa ini dunia politik ditopang oleh para pemuda-pemudi dari kalangan intelektual yang notabene berasal dari kalangan akademik.
Pembentukan organisasi nasional pertama di Indonesia yaitu Boedi Oetomo di pelopori oleh segolongan pemuda yang aktif dalam melakukan manufer-manufer politik pada jamannya hingga akhirnya mengkristal pada sebuah komitmen sumpah pemuda. Sebuah deklarasi para pemuda Indonesia dalam menyatakan sikap politik pada pemimpin pada waktu itu.
Oleh karena itu mahasiswa sebagai agent intellectual memiliki peranan dalam penyangga tongkat estafet kepemimpinan kedepannya dan turut berpartisipasi dalam kehidupan politik di Indonesia. Sehingga pemisahan antara institusi pendidikan dan politik seharusnya sudah mulai di pertanyakan keberadaanya.
Sebagai jawaban dari permasalahan di atas adalah diperlukannya sebuah komitmen dari kedua belah pihak untuk kemudian bersama-sama mewujudkan demokrasi yang lebih baik. Kampus sebagai wadah intelektual dalam hal ini harus bersifat netral namun juga harus bisa menkritisi para actor-aktor politik sebagai masukan yang produktif dengan cara menyediakan ruang untuk bersosialisasi dengan para mahasiswa. Di lain pihak, partai politik bisa menjual partainya bukan dengan insentif atribut ataupun “goyang dangdutnya” melainkan dengan cerdas menyampaikan platform politiknya maupun prestasi yang dicapainya selama menjabat. Sehingga harapan terwujudnya pemilu Indonesia yang cerdas dan bertanggung jawab, minimal di dunia kampus dapat terlaksana. Dan pada akhirnya kita akan sama-sama menilai bagaimana kualitas dari para calon wakil rakyat yang akan memimpin kita di lima tahun ke depan.
